Wartaperawat.com – Keberhasilan dalam menjalankan organisasi profesi tidak lepas dari peran dan pengaruh kebendaharaan. Proses pengelolaan keuangan yang benar dalam berorganisasi menjadi vital sebagai upaya bentuk pertanggungjawaban kepada anggota maupun organisasi profesi.

Dalam upaya mengakomodir kebutuhan dan kepentingan maupun solusi dalam pengelolaan keuangan dan persiapan audit, maka Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) bersama para Bendahara DPW PPNI seluruh Indonesia mengadakan pertemuan di Jakarta.

“Hari ini kita berkumpul bersama melakukan koordinasi dan komunikasi, kita namakan K2S yaitu   bagaimana kebijakaan yang ada sesuai dengan peraturan organisasi, kita tuangkan ke dalam kebijaksanaan, tetapi kebijakan yang tidak melanggar dari aturan dan norma yang berlaku di AD/ART maupun peraturan organisasi, dan selanjutnya kita dapat menentukan strategi,” ungkap Mustikasari saat membuka acara Rapat Koordinasi Keuangan dan Persiapan Audit Eksternal di Hotel Tamarin Jakarta, 2-3 Maret 2019.

Sekretaris Jenderal DPP PPNI ini mengatakan bahwa peran bendahara untuk saat ini diharapkan tidak hanya mengelola keuangan dan tanggung jawab terhadap organisasi, namun dapat pula  menciptakan inovasi dan kreatifitas dalam upaya menambah sumber potensi untuk menambah dana di masing-masing wilayahnya.

Selain itu, Mustikasari menyampaikan berkaitan dengan aset, agar dapat dikelola dan dipergunakan secara baik serta disegerakan berproses untuk masuk ke dalam aset PPNI, dikarenakan PPNI telah memiliki badan hukum dan hanya satu serta ditandatangani oleh DPP PPNI, sehubungan dengan haknya akan sesuai dengan kepemilikan dan menjadi tanggungjawab masing-masing wilayah. Hal lainnya juga menjadi perhatian, berkaitan dengan nama pada rekening bank untuk tidak ada lagi yang atas nama pribadi.

“Kuncinya pada pertemuan ini adalah silaturahmi dan sekaligus nantinya dapat menentukan langsung kebijakan masalah keuangan secara menyeluruh dari DPP hingga DPK (komisariat). Untuk saat ini telah diterapkannya sistem keuangan secara online, sebagai upaya menciptakan proses transfaransi,” jelasnya.

Mustikasari menerangkan untuk proses audit eksternal, nantinya akan berjalan sistemnya secara bersamaan, dikarenakan pada saat ini telah adanya persepsi dan penerapan yang sama dari semua tingkatan kepengurusan dengan sistem keuangan online yang sedang berjalan pula.

“Kita juga saat ini sedang melakukan evaluasi dan monitoring berkaitan dengan kegiatan dari tahun 2016-2018, sehingga momen ini juga sekaligus sebagai pembinaan dan koordinasi terutama dalam bidang keuangan,” katanya.

Melalui pertemuan ini, Sekjen berharap kepada peserta untuk mendapatkan informasi yang baik sehingga dapat memberikan solusi/penyelesaian masalah keuangan ketika kembali ke daerahnya dan bukan sebaliknya membuat masalah. Semoga pertemuan ini berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan dan strategi yang terbaik.

Dalam pertemuan ini Bendahara Umum DPP PPNI Apri Sunadi sebagai pengarah dan memperdalam materi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan di organisasi profesi, sekaligus memberikan solusi dan penjelasan terhadap permasalahan yang ada.

Tim Bank BNI yang dikoordinir oleh Yudhi Darmawan, yang juga Kepala Cabang BNI UI Depok, Jawa Barat turut memberikan pengarahan dalam pelayanan BNI kepada PPNI selama ini, sekaligus mensosialisasikan program maupun sistem online kepada para peserta.

Para peserta juga mendapatkan informasi laangsung dari Rohman Azzam selaku Ketua DPP PPNI Bidang Infokom yang berkaitan dengan keanggotaan maupuan virtual account dan permasalahan yang lainnya. (IM)