Wartaperawat.com – Peran organisasi profesi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) diharapkan dapat terus memfasilitasi maupun mengakomodir kebutuhan anggotanya.

Dalam hal peningkatan mutu maupun perbaikan-perbaikan regulasi yang pro aktif kepada perawat sebagai garda terdepan pelayanan di masyarakat menjadi sesuatu yang perlu dipertahankan dan diperjuangkan.

DPP maupun DPW PPNI telah memiliki komitmen bersama untuk mengawal setiap kebijakan pemerintah yang bersentuhan langsung dengan pelayanan keperawatan melalui terbentuknya Bidang Hukum dan Pemberdayaan Politik PPNI.

Untuk meningkatkan soliditas dan militansi perawat dalam mendukung program kerja PPNI, DPW PPNI Lampung menggelar Workshop Keperawatan dan Rapat Koordinasi Bidang Hukum dan Pemberdayaan Politik di Lampung Tengah, Lampung, (19/1/2019).

Perhelatan ini dibuka oleh Bupati Lampung Tengah yang diwakilkan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Tengah Edi Sunarko.

Hadir dalam kegiatan ini Ketua Umum DPP PPNI Harif Fadhillah, Sekjen DPP PPNI Mustikasari, Bendahara Umum DPP PPNI Apri Sunadi, Ketua DPW PPNI Lampung Dedi Aprizal dan Pengurus DPW PPNI Lampung lainnya.

Kegiatan yang mengangkat tema “Melalui Workshop dan Rakorbid Hukum dan Pemberdayaan Politik Kita Tingkatkan Sinergitas dan Solidaritas Perawat di Provinsi Lampung” diikuti sekitar 500 peserta dari perwakilan DPD PPNI se Provinsi Lampung.

Usai kegiatan, melalui pesan tertulisnya, Jasmen Nadeak selaku Ketua Divisi Hukum dan Pemberdayaan Politik DPW PPNI Lampung menyatakan bahwa Rakor bid hukum pemberdayaan politik ini adalah untuk menyiapkan langkah-langkah strategis dalam mendukung program PPNI dalam mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah, khususnya regulasi yang berkaitan dengan praktik dan kesejahteraan perawat.

Dijelaskannya, dalam kegiatan kali ini dibuat Forum Group Discussion (FGD) yang menampung aspirasi dari Ketua-Ketua DPK dan DPD dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Dijelaskannya pula kegiatan ini menghadirkan narasumber dari DPP PPNI, DPW Lampung dan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Disamping itu, kegiatan ini diharapkan peserta dapat mengetahui regulasi/aturan hukum terkini dalam pelaksanaan praktik keperawatan di rumah sakit dan pelayanan kesehatan lainnya, peserta dapat memahami pentingnya peran organisasi profesi dalam memberi perlindungan hukum bagi tenaga perawat dalam menjalankan praktek pelayanan kesehatan dan peserta dapat melakukan diskusi serta sharing permasalahan khususnya dalam bidang hukum dan pemberdayaan politik. (IM)

Sumber : DPW PPNI Provinsi Lampung