Wartaperawat.com – Upaya penguatan organisasi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) terus dilakukan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PPNI di berbagai level kepengurusan PPNI.

Sehubungan hal tersebut, Ketua Umum DPP PPNI Harif Fadhillah melantik Majelis Kehormatan Etik Keperawatan (MKEK) dan Pengurus Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PPNI Provinsi Aceh Periode 2022-2027 di Hotel Hermes Aceh, Sabtu (21/5/2022).

Hadir pula Sekretaris Jenderal DPP PPNI Mustikasari, Anggota DPR Aceh Ansari Muhammad, Staf Ahli Gubernur Aceh Iskandar Ali, Pengurus DPD PPNI se Provinsi Aceh dan para undangan lainnya.

Setelah pelantikan, Ketua Umum DPP PPNI mengatakan bahwa pelantikan DPW PPNI Aceh ini merupakan momentum kerja secara benar sehingga tidak diragukan lagi, yang juga dibutuhkan adalah banyak aksi kerja nyata, dan diutamakan dalam keperawatan guna memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

“Secara konsisten harapan kita agar dapat terus membela setiap anggota dari berbagai kepentingannya yang berkaitan dengan masalah hukum maupun kesejahteraannya baik DPP maupun DPW PPNI yang ada,” ucap Harif Fadhillah di Aceh, Sabtu (21/5) dilansir dari media Aceh.

“Akan terus berkonsentrasi, juga berkaitan advokasi bahkan masih adanya tenaga honor bekerja bersama pihak Pemerintah Aceh juga. Kita perjuangkan yang sudah lama bertahun-tahun agar dapat bertahan,” lanjut Doktor Keperawatan ini.

Ditambahkannya, PPNI harus memegang terus perubahan paradigma dari pembahasan, yang beberapa waktu lalu juga disampaikannya disela-sela  pelantikan yang memang sudah disepakati bahwa sebagai Pengurus memberikan pelayanan bagi anggotanya.

“Konsentrasi tugas dalam hal tanggung jawab anggota, kepatuhan, pengembangan profesi yang tadi juga termasuk menyesuaikan standar di tingkat pelayanan,” terangnya.

Sementara Abdurachman sebagai Ketua DPW PPNI Provinsi Aceh menambahkan bahwa pembahasan rapat kerja sebagai unggulan program kerja di bidang organisasi dengan menguatkan struktur organisasi dan di bidang bagian kesejahteraan anggota secara kapasitas dengan meningkatkan kompetensi.

Berkaitan kasus Perawat yang di Aceh Barat, diterangkannya sudah dijalani pemeriksaan hingga saat ini yang sudah berjalan selama 8 bulan, juga PPNI akan berusaha mengadvokasi agar supaya mendapatkan remisi sehingga cepat terselesaikan.

Diharapkannya, Perawat yang dianiaya di Aceh Timur juga semoga cepat selesai kasus ini yang sudah berjalan di Polda Aceh dan hal ini juga merupakan salah satunya program unggulan untuk dapat bisa diselesaikan secara yang baik.

“Adapun di bidang lain hubungan kerja sama juga mempersiapkan sebanyak 20 Perawat dilatih berbahasa Jepang untuk ke luar negeri Jepang yang bekerja sama dengan PJ TKI sesuai dengan keinginan Staf Ahli Gubernur Aceh dapat berjalan sesuai harapan beliau juga,” tutupnya. (IM)