Wartaperawat.com –  Forum Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang pernah melakukan Penugasan khusus (Pensus) di Daerah Terpencil, Kepulauan dan Perbatasan (DTPK) yang telah ditugaskan pemerintah berdasarkan SK Kemenkes RI, namun sampai saat ini status dari tenaga kesehatan tersebut belum jelas nasibnya. Terhimpun data dari tenaga kesehatan yang pernah ditugaskan tersebar di 17 provinsi di Indonesia.

Berbagai cara telah dilakukan untuk mendapatkan perhatian dari pihak terkait bahkan pihak legislatif maupun eksekutif sudah diketemukan dan saling beraudiensi untuk menjadikan petugas kesehatan tersebut diangkat menjadi PNS.

Namun hingga kini aksi damaipun telah digerakkan untuk mendapatkan keadilan sesungguhnya, karena tenaga kesehatan dari dokter dan bidan mendapatkan perlakuan istimewa dengan SK yang sama telah diangkat menjadi PNS, tetapi tenaga kesehatan lainnya diabaikan oleh pemerintah.

Akhirnya aksi damai pertama kalinya telah dilaksananakan oleh perwakilan Forum PTT Pensus di DTPK pada Senin (30/4/2018) dengan mendatangi Kantor Kemenkes RI di Jakarta, aksi damai pada waktu itu langsung diterima oleh perwakilan Kemenkes RI. Setelah aksi berlalu, hingga saat ini tuntutan yang disampaikan belum juga terealisasi.

Memasuki bulan ramadhan 1439 H Forum PTT Perawat Penugasan Khusus (Pensus) Daerah Terpencil, Kepulauan dan Perbatasan (DTPK) adakan konsolidasi dari sabang sampai merauke. Konsolidasi ini dilakukan sebagai persiapan aksi kedua, yang direncanakan akan menuju Istana Negara yang diagendakan pada pasca lebaran tahun ini. Kegiatan konsolidasi diadakan di Sulawesi Tenggara, Jum’at (25/5/2018).

Melalui pesan singkatnya, La Ode Zalino, Perwakilan Perawat Forum PTT Pensus DTPK mengatakan akan ada beberapa tuntutan pada aksi berikutnya. Pertama, menegaskan kepada Presiden RI segera mengeluarkan Keppres tentang pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Penugasan Khusus (Pensus) DTPK dengan SK Kemenkes untuk menjadi PNS secara khusus dan persamaan hak. Kedua, hentikan diskriminasi profesi kesehatan, hilangkan kesenjangan di pelayanan pelosok desa. Ketiga, meminta kepada bapak Presiden nantinya untuk segera menemui perwakilan dari forum PTT Pensus DTPK .

Zalino menjelaskan pula, nanti akan adanya tuntutan selanjutnya, dimana akan melakukan rencana aksi lanjutan ketiga, pada dua wilayah yakni Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Untuk Indonesia Barat diadakan di Kalimantan Barat (perbatasan Malaysia dan Indonesia) yang dipimpin oleh Hendro dan La Ode Izran, sedangkan Indonesia Timur diadakan di Sulawesi Barat yang dipimpin oleh Irfan dan Arman bersama La Ode Zalino.

Hingga saat ini konsolidasi terus dilakukan untuk mendukung aksi damai yang kedua, agar aksi kedua ini nantinya mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. (IM)

Sumber : Forum PTT Pensus DTPK