Wartaperawat.com – Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI ) berfungsi sebagai pemersatu, pembina, pengembang dan pengawas keperawatan di Indonesia termasuk dalam pelayanan yang bermutu.

Demi menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan, PPNI perlu berperan aktif dalam penjaminan mutu layanan keperawatan melalui jenjang karier dan kredensialnya sehingga terjamin kompetensi yang dimiliki SDM Keperawatan.

Pada saat ini PPNI telah menginisiasi PMK nomor 26 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan UU nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan. Hal ini dirasakan perlu untuk mengharmonisasikan pedoman akreditasi SNARS (Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit) dengan berbagai kebijakan yang sudah ada.

Dalam mendukung upaya tersebut, Dewan Penguru Pusat (DPP) PPNI mengadakan Round Table Discussion Asesor Rumah Sakit di Hotel Ibis Arcadia Jakarta, 28 November 2019.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Ketua Umum DPP PPNI Harif Fadhillah dan dihadiri Sekretaris Jenderal DPP PPNI Mustikasari dan pengurus DPP PPNI lainnya.

“Kita mengadakan round table ini berkaitan dengan hasil Surveyor-Surveyor Rumah Sakit, bertujuan untuk mendapat informasi dari Tim Surveyor mengenai pedoman-pedoman apa saja yang dapat membantu perawat di pelayanan untuk mencapai akreditasi di RS, yang dapat diinisiasi oleh DPP PPNI kepada TIM KARS, atau dapat juga untuk diiniasi ke pihak Kementerian Kesehatan untuk dijadikan pedoman di dalam mempermudah menghadapi akreditasi ,” terang Ati Suryamediawati di sela-sela kegiatan, Kamis (28/11/2019).

Ketua DPP PPNI Bidang Pelayanan ini menjelaskan, bahwa inti pertemuan ini, pertama : untuk mengetahui  sejauhmanana DPP PPNI dapat membantu RS-RS, agar menghasilkan pedoman terkait dengan pelayan keperawatan yang bermutu., Kedua, mendapat masukan terhadap permasalahan keperawatan yang ada di pelayanan yang biasa menghambat penilaian terhadap akreditasi di RS.

Dijelaskannya tujuan yang ketiga, PPNI berusaha untuk memperkenalkan pedoman -pedoman yang sudah diinformasikan kepada perawat, yang merupakan hasil kesepakatan perawat dari seluruh Indonesia, bahwa inilah yang sudah dihasilkan oleh DPP PPNI dan diinisisi ke KARS, sehingga menjadi pedoman akreditasi di RS.

“Harapan kita, nantinya dapat dimasukkan ke dalam instrumen akreditasi RS dan bersyukurnya bahwa Pedoman 3S (Standar Dignosis Keperawatan Indonesia (SDKI), Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI), Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI)) yang diinisiasi oleh DPP PPNI dan PPNI seluruh Indonesia itu sudah disetujui dan dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Akreditasi RS (SIRSAK), artinya oleh KARS dibuat sebagai instrumen sistem penilaian KARS,” tutup Ati Suryamediawati.

Dalam kesempatan yang sama,  sebagai Tim Fungsional KARS, Pembimbing & Surveior KARS Rr. Tutik Sri Hariyati menerangkan pula kegiatan PPNI mengumpulkan para Surveyor KARS di Indonesia, bertujuan bagaimana mengidentifikasi kebutuhan pedoman yang terkait dengan KARS, dalam hal ini SNARS Indonesia yang diperlukan dan diinisiasi oleh PPNI untuk mendukung standar tersebut.

“Saya mewakili Ketua Eksekutif KARS (Sutoto) untuk menyampaikan standar SNARS, kemudian dari standar yang sudah ada, yang mana dapat disupport oleh PPNI, dan pada akhirnya nantinya dapat digunakan di standar SNARS,” ucap Rr. Tutik Sri Hariyati, yang sebelumnya pada kegiatan ini menyampaikan materi Pedoman yang dibutuhkan dalam pelayanan keperawatan terkait dengan instrumen akreditasi SNARS.

Diterangkannya sebagai poin utama dari pertemuan ini, bahwa dikarenakan PPNI sudah mempunyai buku pedoman SDKI, SLKI, dan SIKI, serta berdasarkan arahan dari Ketua Eksekutif KARS, menyampaikan bahwa pedoman 3S itu akan digunakan pada standar SNARS dan dimasukkan ke dalam Sistem Informasi RS ala KARS atau yang disingkat dengan SIRSAK.

“PPNI sangat pro aktif, kegiatan ini sangat penting dikarenakan akreditasi adalah kepatuhan terhadap standar. PPNI adalah salah satunya mengembangkan regulasi di bidang keperawatan, kita akan sangat senang. Karena dengan demikian, beberapa item-item dari regulasi yang harusnya ada di RS, itu sangat terbantu dengan adanya peran PPNI,” tegasnya.

Dikatakannya, hal ini dilakukan untuk kemajuan perawat, tentunya dengan adanya regulasi yang dikawal oleh PPNI dapat memudahkan untuk melakukan pelayanan dan asuhan keperawatan.

Menurut pengamatan KARS terhadap PPNI, dengan sudah adanya pedoman maka hal itu memang dapat diimplementasikan sebagai standar akreditasi. Jadi pihak KARS akan mengikuti apa yang dikembangkan oleh PPNI.

“Terus menjalin harmonisasi PPNI dengan stakeholder, termasuk juga dengan KARS, RS, Direktorat Kemenkes  dan yang lainnya, sehingga kemajuan dan keprofesional keperawatan itu bisa lebih baik dan juga dapat menjaga mutu serta menjaga keselamatan pasien,” imbuhnya, berdasarkan harapannya kepada PPNI.

Sementara itu, manfaat diadakannya kegiatan ini dapat dirasakan oleh para surveyor RS yang selama ini telah melakukan kegiatan survey di berbagai daerah di Indonesia.

“Kami sangat berterima kasih kepada PPNI mengadakan “Round Table Discussion”, ini sangat bermanfaat untuk surveyor. Disatu sisi surveyor ini mendapat informasi tentang peraturan-peraturan terbaru, kemudian tentang seluruh buku-buku standar yang telah disusun oleh PPNI,” ungkap Rokiah Kusumapraja.

Selaku Surveyor Senior dan berpengalaman ini, mengatakan bahwa surveyor itu sebagai pembimbing di RS, sehingga informasi-informasi terbaru dapat disampaikan kepada para perawat yang ada di RS.

“Kegiatan ini sangat bagus, menambah wawasan kami sebagai surveyor yang dapat disosialisasikan ke para perawat dan juga kepada pimpinan RS tentang pedoman-pedoman terbaru, tentang peraturan-peraturan, ada juga tadi kampanye ‘Nursing Now dari ICN dan WHO’ sehingga peran dari surveyor ini bisa banyak berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan perawatan,” katanya, yang turut pula sharing pengalaman pada kegiatan ini.

Berbagai pengalaman yang dimilkinya selama ini, berkaitan dengan hubungan baik dan adanya kontribusi OP PPNI terhadap pihak Asesor sudah dirasakan manfaatnya secara baik dan berkesinambungan.

“Kita bangga terhadap kepemimpinan bapak Harif Fadhillah sebagai Ketua Umum DPP PPNI, beliau merangkul semua pihak,  dengan adanya peran PPNI sebagai multilevel maupun multichannel sudah diterapkannya. Saya kira ini adalah suatu konsep yang bagus, karena tidak mungkin PPNI ini jalan sendiri, maka konsep PPNI ini harus disosialisasikan dan juga berdampak kepada masyarakat yang ada di lapangan. Kebetulan surveyor ini sampai ke RS-RS di daerah dengan melakukan survey sekaligus sosialisasi,” ucap Rokiah.

Ia menambahkan bahwa profesi keperawatan sedang berkembang, jadi dengan adanya buku-buku pedoman, supaya penerapannnya di seluruh Indonesia telah berstandar dan tentu saja ini harus terus disosialisasikan, tentunya melalui surveyor juga akan bagus.

“Selain itu, kami berharap surveyor keperawatan ini juga harus meningkatkan terus pengetahuan. Dengan adanya pelayanan dan asuhan keperawatan berstantandar, akan meningkatkan asuhan kepada masyarakat, tapi upayanya harus terus menerus termasuk juga adanya hal-hal perbaikan,” pungkasnya.

Di kesempatan round table discuss ini Muhamad Adam selaku Anggota Departemen Bidang DIKLAT DPP PPNI menyampaikan materi Sosialisasi : SDKI, SIKI dan SLKI.

Sebelum rangkaian kegiatan ditutup, Ketum DPP PPNI Harif Fadhillah menyampaikan pandangan-pandangan terhadap diskusi yang sudah berjalan sekaligus menerima informasi atau masukan-masukan dari para peserta. (IM)