Wartaperawat.com – Rekomendasi kunjungan kerja anggota DPR RI untuk membuat langkah selanjutnya dalam penanganan pasca gempa dan tsunami yang menjadi bahan masukan kepada pemerintah.

Dari keterangan Gubernur Sulteng, Drs. Longki Djanggola, dikatakannya bahwa beberapa hari lalu, fungsi pelayanan kesehatan sudah mulai normal kembali, walau belum sempurna. Mudah-mudahan dalam beberapa bulan ke depan fungsi pelayanan kesehatan dapat pulih kembali, sehingga dapat melayani masyarakat dengan baik, sekalipun masih dalam status darurat.

Hal tersebut telah disampaikan Gubernur Sulteng kepada rombongan Kunker Komisi IX DPR RI ke Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (14/12/2018).

Gubernur Sulteng menjelaskan bahwa memang saat ini banyak tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Hal ini disebabkan karena banyak hotel berbintang rusak, sehingga mereka hampir 3 bulan ini belum bisa bangkit dan beroperasi seperti biasa untuk memberi palayanan kepada masyarakat. Akibatnya banyak karyawan yang belum bisa bekerja kembali.

“Sekalipun demikian, ekonomi sudah mulai jalan, pasar-pasar sudah mulai ada pergerakan dan aktivitas jual-beli, jadi ekonomi masyarakat bergerak,” ungkap Gubernur.

Pada kesempatan itu pula, Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, dr. Achmad Yurianto pada pendampingan Kunker tersebut juga menjelaskan bahwa status tanggap darurat bencana Sulteng akan berakhir 25 Desember 2018.

“Tentu, kami berharap setelah tanggal tersebut semua kegiatan masyarakat, termasuk pelayanan kesehatan sudah berjalan normal seperti sebelum bencana,” terang dr. Yuri.

Menanggapi hal tersebut, Ketua rombongan Kunker Komisi IX, dra. Ermalena mengamini pernyataan Yuri dengan melihat kenyataan bahwa masyarakat sudah banyak yang berani bermain dan mandi air laut di pantai Talise yang sebelumnya terkena tsunami.

Ermalena berpendapat bahwa pertemuan kunker ini, DPR RI ingin mendapatkan gambaran dampak gempa dan tsunami yang terjadi di Sulawesi Tengah, sehingga Komisi IX beserta mitra dapat mendiskusikan apa yang dapat diselesaikan dari berbagai masalah terdampak gempa, terutama dari sisi kesehatan, ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan.

Di saat kunjungan kerja Komisi IX DPR RI kali ini, turut mendampingi dari Kementerian Kesehatan yaitu Kepala Pusat Krisis Kesehatan, dr. Achmad Yurianto, Direktur Pelayanan Kesehatan Primer, drg. Saraswati, MPH, Kasudit Pelayanan Gawat Darurat, Ditjen Pelayanan Kesehatan, dr. Budi Sylvana, MARS, Kasie Pelayanan Non Medik Ditjen Pelayanan Kesehatan, dra. Zuhairina, Apt dan Kasubag Pengaduan Masyarakat Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Prawito, SKM, MM.

Pada situasi penanganan krisis pelayanan kesehatan di Sulawesi Tengah, Tim relawan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) ikut terlibat dan diminta oleh Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes RI. (IM)

Sumber : Berita dan foto dari Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kemenkes RI