Wartaperawat.com – Program Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) berkaitan Training of Trainer (TOT) Terintentegrasi masih berlanjut di seluruh DPW PPNI.

Kali ini Ketua Umum DPP PPNI Harif Fadhillah membuka kegiatan TOT Terintegrasi DPW PPNI di Ballroom Hotel Royal Asnof Kota Pekanbaru, Sabtu (7/1/2023).

Hadir pula Sekretaris Jenderal DPP PPNI Mustikasari, Umar selaku Korwil DPP PPNI wilayah Sumatera dan Pengurus DPP PPNI lainnya.

Ketua DPW PPNI Riau Ahmad Yusuf bersama 162 orang Pengurus DPW dan Pengurus DPD serta DPK dari 12 kabupaten/kota se-Provinsi Riau menyambut antusias kegiatan tersebut.

Ketua Umum DPP PPNI dalam sambutannya, menyampaikan bahwa TOT Terintegrasi ini merupakan agenda kegiatan DPP PPNI dalam upaya sosialisasi, harmonisasi dan sinkronisasi berbagai mekanisme organisasi yang sudah tertuang dalam kebijakan, peraturan, juga pedoman organisasi.

Diinginkannya, Pengurus PPNI pada semua level dari pusat sampai DPK harus solid, sinkron dan harmonis, satu warna dan satu budaya, sehingga organisasi ini berjalan secara efektif berhasil guna sesuai dengan harapan.

“Ada tiga tanggung jawab kita sebagai Pengurus, pertama tanggung jawab terhadap anggota. Dimana sebagai Pengurus harus hadir dan melayani setiap kebutuhan anggota, kedua tanggungjawab kepada profesi,” ungkap Harif Fadhillah.

“Profesi kita sudah dibangun sedemikian rupa, maka mari kita bersinergi dan melakukan harmonisasi dalam menjalankan organisasi ini dengan mematuhi peraturan organisasi, pedoman dan panduan,” sambungnya.

Lanjutnya, sosialisasikan seluruh panduan tersebut kepada seluruh anggota. Untuk yang ketiga yakni tanggung jawab terhadap masyarakat, Perawat harus senantiasa berkontribusi dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan terus meningkatkan kualitas pelayanan.

Peserta yang mengikuti TOT Terintegrasi ini diharapkannya, harus secara sungguh-sungguh, karena ini merupakan momentum perbaikan organisasi.

“Semua Pengurus harus memahami dengan baik setiap peraturan organisasi, harus menjaga marwah organisasi ini dengan tertib secara internal, PPNI Riau harus kompak dan berkemajuan,” ucapnya.

Harif Fadhillah mengatakan bahwa informasi penting terkait perkembangan tentang omnibus law yang sedang bergulir, dengan menekankan bahwa Undang-Undang Keperawatan adalah instrumen Perawat, pengakuan Perawat, landasan yang sangat kuat yang direbut dengan penuh perjuangan puluhan tahun.

“Mari kita berjuang untuk mempertahankannya agar tidak dicabut,” tegasnya.

Selain itu disampaikannya terkait hasil audiensi DPP PPNI dengan Menteri Kesehatan RI di Graha PPNI (5/1/2023), yaitu bahwa PPNI mengusulkan 3 hal penting, yakni Pertama, penguatan Perawat di Puskesmas dengan menghadirkan kembali program Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas).

Kedua, mengimplementasikan One Village One Nurse (OVON) dan ketiga, penguatan praktik mandiri Perawat agar menjadi jejaring dari BPJS.

Disampaikannya juga mengenai perlunya perhatian terhadap pendidikan spesialis Perawat untuk mendukung transformasi rujukan yang berfokus pada empat masalah kesehatan utama yaitu penyakit jantung, stroke, ginjal dan kanker.

“Pada audiensi itu pula saya menyebut pentingya perhatian terhadap kesejahteraan Perawat melalui pemberlakuan Struktur Skala Upah (SUSU),” terang Harif Fadhillah.

Di sela-sela kegiatan, Ketua Umum DPP PPNI dan Sekretaris Jenderal DPP PPNI menyerahkan Tanda Kehormatan dari Presiden bagi para Perawat pejuang yang gugur dalam penanganan pandemi Covid-19, yang langsung diterima Ketua DPD PPNI Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kuansing Riau untuk selanjutnya disampaikan kepada ahli waris.

Kemudian diberikan pula penghargaan pemerintah melalui BNPB, berupa sertifikat penghargaan bagi para relawan yang telah berjasa dalam penanganan pandemi Covid-19. (IM)