Wartaperawat.com – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) memfasilitasi Badan Penanggulangan Bencana (Bapena) Pusat dalam rangka menyusun program kerja, pedoman penanganan bencana dan standar operasional penanganan bencana.

Ketua Umum DPP PPNI Harif Fadhillah diwakili Bendahara Umum DPP PPNI Apri Sunadi membuka Rapat Kerja Bapena Pusat untuk Penyusunan Program Kerja Tahun 2022 di Hotel Tamarin, DKI Jakarta, Sabtu (11/6/2022).

Kegiatan ini merupakan tindaklanjut dari program Bapena Pusat setelah dilantik oleh DPP PPNI pada Kamis (24/2/2022) lalu.

“Kita ingin mengatur Perawat mulai dari jadi anggota sampai dia meninggal kita mau atur, sampai masalah bencana pun kita akan atur,” ungkap Apri Sunadi saat membuka Rapat Kerja (Raker) Bapena Pusat di DKI Jakarta, Sabtu (11/6/2022).

“Jadi supaya mereka terasa jadi anggota PPNI dan PPNI selalu hadir itu seperti apa,” sambung Bendahara Umum DPP PPNI.

Ditegaskannya, bahwa Ketua Umum DPP PPNI (Harif Fadhillah) telah mendesain PPNI supaya disayangi anggota, maka keberadaan Bapena ini harus mengutamakan anggota Perawat yang terdampak bencana maupun kepentingan anggota Perawat yang menangani bencana.

Apri Sunadi meminta Bapena agar cepat berkoordinasi, sehingga akan lebih sigap dalam penanganan bencana selanjutnya, kemudian nantinya dapat mengatur dan menyatukan dana bencana, misalkan dari BNPB maupun dari pihak lainnya.

Diharapkannya, Bapena juga dapat menjalin kerja sama dengan pihak terkait, seperti kepada Pusat Krisis (Kemenkes).

“Jadi jangan uang saja yang kita pikirkan. Mungkin mereka ada program, kita masuk disitu, yang penting ada manfaat buat teman kita Perawat,” sebutnya.

Apri Sunadi mengingatkan kepada Pengurus Bapena untuk menanggalkan jabatan yang disandang saat diminta PPNI untuk menjalankan tugas kebencanaan ini.

“Kita patuh bahwa inilah saatnya PPNI memanggil saudara, karena panggilan inilah maka saudara ingin berbuat dan sebagai pelaku sejarah terhadap bencana. Jadi tolong kalau PPNI memanggil, tinggalkan dulu semua pekerjaan,” tuturnya.

Diterangkannya, workshop kali ini akan membuat panduan tatalaksana bencana (SOP), kemudian memungkinkan nantinya membuat program/kurikulum untuk Perawat bencana.

Sementara itu, saat pengalamannya mengikuti rapat dengan Kemenkes berkaitan kebencanaan, disampaikannya bahwa Kemenkes memberikan ruang bagi kader (spt kader Posyandu) mendapatkan pelatihan, agar nantinya juga menjadi tulang punggung saat terjadi bencana.

Diartikannya bahwa Perawat juga diberi kesempatan untuk dapat melatih kader-kader tersebut untuk penanganan bencana.

“Dimungkinankan kader-kader bisa dilatih oleh Perawat, apalagi kita sudah ada OVON (Perawat desa), bisa masuk dari situ,” ungkapnya.

Selain itu, dirinya berharap pula dapat mengakomodir jumlah Perawat sekitar 750 ribuan sebagai anggota PPNI yang sudah masuk dalam SIMK, menurutnya hal ini merupakan bonus/aset untuk dioptimalkan perannya termasuk bidang ekonomi.

“Bonus Jumlah perawat harus kita manfaatkan dengan seksama,” imbuhnya.

Sementara itu, Ati Suryamediawati selaku Ketua Bapena Pusat PPNI dalam sambutannya mengatakan bahwa keselataman Perawat menjadi prioritas.

“Jadi kita fokus bagaimana menyelamatkan Perawat di saat bencana dan saat mereka melaksanakan tugas,” ungkap Ati Suryamediawati.

“Kita juga semakin jelas bahwa kita membuat panduan, pedoman dan mengaudit apa yang dilakukan di wilayah bencana,” lanjut Anggota Dewan Pertimbangan DPP PPNI.

Diterangkannya, bencana ini sudah semakin banyak, dan seharusnya diikuti terbentuknya  kepengurusan Bapena di tingkat Provinsi, sedangkan yang sudah terbentuk hanya di Jawa Timur dan Gorontalo.

Dihimbaunya kepada DPP PPNI untuk mendorong dan fokus untuk membuat kepengurusan Bapena terutama di wilayah tertentu yang rawan bencana, diantaranya Sumatera Barat, Jawa tengah dan Pulau Sulawesi.

“Tentunya Kegiatan ini untuk menindaklanjuti tugas Bapena, agar dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dengan membuat program siapa saja Perawat Bapena dan pedoman tatalaksananya,” pungkasnya. (IM)