Wartaperawat.com – Musyawarah Nasional (MUNAS) Persatuan Perawat NasionaI Indonesia (PPNI) adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi yang memiliki wewenang untuk melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Selain itu, salah satu agenda dalam Munas kali ini yaitu Pemilihan Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) PPNI, yang sebelumnya telah terpilih untuk masa periode tahun 2015-2020 pada Munas PPNI ke IX di Palembang pada tahun 2015 lalu.

Saat ini Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PPNI Provinsi Bali dipercaya untuk menjadi tuan rumah MUNAS Ke X PPNI tahun 2020 yang akan datang.

Berbagai awal persiapan telah dilakukan oleh Pengurus DPW PPNI bersama DPD se Provinsi Bali dalam mensukseskan perhelatan akbar bagi profesi perawat itu.

Sebagai upaya dalam mendukung kegiatan akbar tersebut, Ketua Umum DPP PPNI Harif Fadhillah, Sekretaris Jenderal DPP PPNI Mustikasari dan Bendahara Umum DPP PPNI Apri Sunadi beberapa bulan terakhir berkunjung ke DPW PPNI Provinsi Bali sekaligus untuk berkoordinasi maupun konsolidasi berkaitan dengan persiapan Munas.

“Untuk persiapan internal, kami telah mengundang pengurus pusat, yang datang Ketua Umum, Sekjen dan Bendahara Umum ke Bali. Kebetulan sekaligus kami ada konsolidasi internal, jadi kami kumpulkan semuanya dari 8 Ketua DPD Kabupaten dan 1 DPD Kota,” ucap I Gusti Ngurah Ketut Sukadarma saat ditemui dalam suatu kesempatan di Hotel Ciputra Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Ketua DPW PPNI Provinsi Bali ini mengatakan bahwa PPNI Bali sudah melakukan pembentukan panitia dan sudah diusulkan kepada DPP. Dalam hal ini DPP PPNI sendiri sudah membuat surat resmi ke Pemda Bali berkaitan dengan pelaksanaan Munas tahun 2020. Hanya sayang pada waktu itu, PPNI saat menentukan waktunya, jadi kebetulan disaat akan bertemu dengan pak Gubernur Bali (I Wayan Koster) tidak ada ditempat, dikarenakan ada tugas yang tidak dapat ditinggal sehingga diwakilkan kepada Asistennya.

“Namun beberapa waktu lalu setelah dijadwalkan. Kami ada pertemuan dengan Ketua DPD, Bendahara, dan Sekretaris dan teman pengurus serta bagian verifikasi, bersama dengan tim yang sama sekaligus kami sudah ada kesepakatan dengan pak Gubernur sehingga dapat diterima di rumahnya,” jelas Sukadarma.

Diterangkannya, pada saat pertemuan tersebut, pada prinsipnya Gubernur Bali menyetujui rencana Munas, bahkan pada saat itu Gubernur meminta proposal agar dapat segera diajukan. Hingga saat ini bahkan proposal tersebut sudah bergerak pada bagian keuangan, artinya dukungan bukan saja berupa moral barangkali ada dukungan finansial juga dari Pemda.

“Secara umum kami sudah memberikan informasi juga kepada beberapa pihak yang terkait, dalam hal ini Dinas Kesehatan di tingkat provinsi, begitu juga semua institusi pendidikan keperawatan, kami meminta untuk dapat mendukung kegiatan Munas dan kami juga sudah menerima komitmennya,” ungkapnya.

Tak hanya itu saja, PPNI Bali telah mendekati dan berkoordinasi pula kepada Pemda-Pemda, mengingat pelaksanaan Munas nantinya disekitar daerah Sanur, maka perlu juga memohon dan meminta Pemda Gianyar, Pemda Denpasar dan Pemda Badung untuk mensupport kegiatan disamping Pemda Provinsi Bali.

“Untuk ijin ke pihak Kepolisian belum kami lakukan karena kami masih menunggu SK Kepanitiaan. Nanti kami bergerak jika sudah ada penetapan SK, walaupun sudah ada SK penunjukan bahwa Provinsi Bali atau DPW PPNI Bali menjadi penyelenggara berdasarkan keputusan Munas di Palembang. Dengan adanya kepanitiaan, agar dapat bergerak artinya proposal harus kemana, seperti apa, garis koordinasi, garis komando dari DPP ke panitia di Bali agar lebih jelas pembagian tugasnya. Selain itu, perawat di Bali sudah kami siapkan secara internal,” katanya.

Menurut Sukadarma berdasarkan pesan dari Ketua Umum DPP PPNI (Harif Fadhillah), bahwa kalau dapat Munas di Bali ini sebagai tonggak sejarah. Munas ini sebagai demokrasinya perawat dan buatlah kegiatan Munas sebagai momen bersejarah. Untuk itulah nantinya akan dikemas secara berbeda.

Diungkapkannya juga, berdasarkan keinginan Ketum DPP PPNI pula, agar biaya penyelenggaraan Munas jangan terlalu mahal, walaupun pelaksanaannya di Bali, dikatakannya kemungkinan biaya penyelenggaraan akan sesuai atau mudah-mudahan tidak lebih tinggi dari Munas di Palembang (tahun 2005) lalu.

Selain itu, dukungan dari semua insan keperawatan se Provinsi Bali yang akan terlibat dalam kegiatan Munas sebagai penyemangat bagi pihak penyelenggara.

“Semua DPD di Bali sudah siap semua, karena kami melibatkan kepanitiaan dari unsur-unsur DPD, ikatan maupun himpunan kami libatkan pula, juga dari institusi pendidikan walaupun di Bali tidak banyak hanya 8 institusi pendidikan, tapi akan kami optimalkan,” pungkas Sukadarma. (IM)