Wartaperawat.com – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-50 Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) di tingkat Dewan Pengurus Pusat (DPP) PPNI berlangsung sederhana namun tak meninggalkan maknanya, dikarenakan bertepatan di bulan Ramadhan 1445 H.

Ketua Umum DPP PPNI Harif Fadhillah berinisi melibatkan Prof. Achir Yani S. Hamid, Dewi Irawaty, dan Yuti Suhartati untuk merayakan HUT PPNI tahun ini dengan tema “Tahun Emas PPNI, Peduli Untuk Bersinergi”.

Memasuki setengah abad keberadaan PPNI, kesejahteran Perawat menjadi prioritas untuk diperjuangkan bersama melalui pihak terkait, bahkan PPNI sudah optimal mengupayakan dan tinggal menunggu realisasinya secara menyeluruh.

“Di usia yang 50 tahun Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) telah memberikan kontribusi nyata kepada segenap pihak stakeholder, baik pemerintah dan juga masyarakat Indonesia dalam memberikan nilai-nilai atau value kemanusiaan dalam bentuk asuhan keperawatan yang dimiliki oleh Perawat Indonesia,” jelas H. Maryanto di Graha PPNI – Jakarta, Minggu (17/3/2024).

“50 tahun ini kita berdiri di bawah panji PPNI, tentu ingin melanjutkan satu tradisi yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia dan juga terutama kepada angkota di usia yang 50 tahun ini,” lanjut Ketua DPP PPNI Bidang Kesejahteraan ini.

“Kita telah memiliki satu capain yang sangat luar biasa, di bawah para Ketua Umum-Ketua Umum PPNI pendahulu, dan juga hari ini di bawah Ketua Umum Bapak Doktor Harif Fadhillah, tentu telah banyak menorehkan prestasi-prestasi yang sangat gemilang,” tambahnya.

Selanjutnya, sebagai Ketua DPP PPNI Bidang Kesejahteraan juga diharapkannya, yaitu harus menjaga kesolidan tetap mengutamakan persatuan di dalam memperjuangkan anggota, terutama bidang kesejahteraan dan juga terutama kepada pemerintah.

Untuk itulah diharapkannya, momentum di tahun 2024 ini seiring dengan regulasi-regulasi yang terbaru, tentu Perawat yang bergerak di sektor pemerintah, dan diharapkan juga seluruhnya dapat memiliki satu kepastian hukum.

“Baik yang kemarin masih berstatus honorer dan juga telah beberapa kali bertemu dengan Bapak Menteri diwakili oleh elemen-elemen lainnya, kiranya agar mendapatkan kepastian hukum berupa pengangkatan sebagai Perawat P3K,” sebutnya.

“Dan juga di sektor swasta, kami berharap Perawat tidak lagi di bawah upah minimum provinsi, karena sesungguhnya Perawat sejatinya adalah elemen profesi yang tidak boleh/seharusnya tidak dibayar dengan upah minimum provinsi atau UMK atau di bawah UMP atau UMK,” sambungnya.

Tetapi menurutnya, melalui mekanisme struktur skala upah, yaitu paling tidak mendekati angka 3 kali upah minimum provinsi. Dimana dalam hal ini PPNI sudah menyampaikannya kepada Ibu Menteri Ketenagakerjaan dan juga Bapak Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

“Mudah-mudahan di tahun 2024 bertepatan dengan 17 Maret 2024, sebagai momentum hari ulang tahun yang ke-50 menjadi kado istimewa, sehingga kesejahteraan baik juga terkait dengan status, baik yang ada di pemerintah maupun swasta dapat diberikan dengan sesuai aturan yang berlaku di Republik Indonesia,” tutupnya. (IM)