Wartaperawat.com – Upaya terus dilakukan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) untuk memperjuangkan kepentingan anggota yang berdampak pada kemaslahatan bersama.

Dalam satu terakhir ini DPP PPNI telah lima kali secara formal mendapat kesempatan bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo baik di Istana Presiden maupun di tempat lainnya.

Permasalahan konsil keperawatan dan hal lainnya menjadi agenda prioritas yang diusulkan dan disampaikan secara langsung oleh Harif Fadhillah selaku Ketua Umum DPP PPNI bersama para Ketua DPW PPNI seluruh Indonesia kepada Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu.

Pertemuan formal yang berlangsung di Istana Negara tersebut merupakan momen yang paling berharga atas eksistensi perawat selama ini yang sudah dikenal pada tingkat nasional.

Ada 10 agenda usulan PPNI yang disampaikan secara terbuka dan tertulis kepada Presiden Joko Widodo dan diharapkan segera dapat ditindaklanjuti demi kepentingan dan kesejahteraan para perawat pada umumnya.

Pada pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo menanggapi dan mengapresiasi positif terhadap usulan PPNI. Usulan yang disampaikan diantaranya : Berkaitan dengan program percepatan derajat kesehatan, melalui ‘satu perawat satu desa’ dengan merujuk pada potensi kompetensi dan kondisi geografis., Adanya permintaan PPNI terhadap pemerintah untuk mempercepat penertiban peraturan pelaksana UU Keperawatan no 38 tahun 2014, yang hingga tahun keempat belum diterbitkan.

Selain itu, PPNI juga mengusulkan terbentuknya konsil keperawatan yang berfungsi sebagai lembaga penjamin netralitas perawat kepada masyarakat dan penjamin daya saing perawat di kancah internasional.

Saat ini jumlah perawat sudah mencapai satu juta lebih, dengan pertumbuhan sekitar 100 ribu perawat pertahunnya, sehingga diperlukan perjuangan dan penguatan organisasi disetiap tingkatan kepengurusan dalam upaya melayani kebutuhan perawat.

“Kami mengusulkan juga tentang pengangkatan atau peningkatan quota ASN baik PNS atau P3K dan juga mengusulkan pengangkatan tenaga honor yang sejak sebelum tahun 2005 sudah terlibat menjadi abdi negara. Kita menginginkan Pak Presiden mengeluarkan Keppres, yang mana bidan dan dokter sudah dilakukan, sedangkan perawat yang belum diangkat, itu masalahnya,“ ungkap  Harif Fadhillah dihadapan media massa, usai pelaksanaan audiensi PPNI dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Selasa (4/12/2018) lalu. (IM)

Sumber : Berita & Foto dari Buletin iNews Siang & Global TV