Wartaperawat.com  – Melalui pengalaman yang pernah dialami pemerintah Indonesia dalam penanganan krisis kesehatan menjadi pertimbangan kebijakan selanjutnya.

Dalam upaya membentuk kesiapsiagaan menghadapi krisis kesehatan di masa yang akan datang, pemerintah memperkuat ketahanan sistem kesehatan Tanah Air dengan mencanangkan Tenaga Kesehatan Cadangan.

Pencanangan ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Kesehatan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) pada Rabu (21/12/2022) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Penandatanganan dilakukan secara langsung oleh Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin dengan didampingi Sekretaris Jenderal Kunta Wibawa Dasa Nugraha, sementara Kepala BNPB Suharyanto dan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati turut mengikuti secara daring.

Menkes Budi dalam sambutannya menyebutkan bahwa pencanangan tenaga kesehatan cadangan merupakan salah satu bentuk akselerasi dari transformasi kesehatan pilar ketiga yakni transformasi ketahanan sistem kesehatan yang bertujuan untuk memperkuat sekaligus melengkapi ketersediaan tenaga kesehatan yang saat ini masih sangat kurang serta distribusinya belum merata. Merujuk pada hal tersebut, Menkes meminta agar program ini disiapkan dengan serius, matang dan berkelanjutan.

“Selamat, ini merupakan awal, saya ingin semuanya disiapkan secara matang, mulai dari registrasi, pelatihan sampai penerjunan ketika terjadi bencana,” ucap Menkes.

Menkes mengatakan, persiapan matang tersebut diperlukan mengingat tenaga kesehatan cadangan berasal dari non kesehatan. Tetapi dari partisipasi masyarakat aktif, baik langsung atau melalui institusi/organisasi yang sewaktu-waktu dapat diaktifkan ketika terjadi krisis.

“Bila persiapan dan implementasinya kita lakukan dengan baik, sudah pasti program ini juga bisa berjalan dengan baik,” ungkap Menkes.

Oleh karena itu, Menkes menekankan kerja sama dari berbagai pihak dalam penyiapan tenaga kesehatan cadangan merupakan kunci untuk mewujudkan ketahanan sistem kesehatan. Karenanya, ia berharap melalui sinergi dan kolaborasi dari BNPB, BMKG dan stakeholder terkait bisa memperkuat kesiapsiagaan Indonesia dalam menghadapi krisis kesehatan maupun bencana alam.

“Saya semangat sekali, melihat implementasi dari salah satu program utama dari transformasi kesehatan yakni transformasi tenaga kesehatan cadangan, harapannya kerja sama ini menjadi sarana latihan kita untuk mempersiapkan diri menghadapi krisis kesehatan maupun kebencanaan,” sebut Menkes.

Kepala BNPB, Suharyanto menyampaikan bahwa strategi penguatan ketahanan sistem kesehatan melalui tenaga cadangan kesehatan merupakan langkah yang baik dan patut didukung mengingat Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerawanan bencana yang sangat tinggi.

Suharyanto mencontohkan, pada penanganan bencana gempa bumi di Cianjur, keberadaan tenaga kesehatan maupun relawan kesehatan memegang peranan yang krusial dan penting untuk memberikan bantuan kegawatdaruratan maupun kemanusiaan kepada para korban.

Untuk itu, pencanangan tenaga kesehatan cadangan ini diharapkan bisa terus diperluas dan ditingkatkan untuk membantu memperkuat respon terhadap bencana.

“Selama ini, dalam penanganan bencana kami ada relawan, namun tentunya dengan adanya tenaga kesehatan cadangan ini, maka tanggap darurat akan lebih baik lagi,” kata Suharyanto.

Serupa, Kepala BMKG Dwikorita turut menyampaikan ungkapkan terima kasih dan apresiasinya terhadap program penguatan tenaga kesehatan cadangan tersebut. Dengan adanya program ini, dirinya berharap upaya pencegahan maupun kapasitas respons pemerintah terhadap bencana kesehatan maupun alam semakin optimal.

“Terima kasih untuk kepercayaan Kemenkes yang telah melibatkan BMKG sebagai salah satu elemen pendukung dalam penguatan tenaga kesehatan cadangan, semoga melalui upaya ini sinergi dan efektivitas kinerja untuk mencegah atau mengurangi risiko terjadinya korban jiwa dapat terwujud dengan sukses,” tutur Dwikorita. (IM)

Sumber : Berita & foto dari Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kemenkes RI