Wartaperawat.com – Kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas terhadap organisasi profesi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) telah direalisasikan di wilayahnya.

Untuk itulah Erlin Hardi selaku Pj Bupati Kapuas membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD PPNI Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Senin (10/6/2024).

Rangkaian kegiatan Rakerda berlangsung di Hall Rujab Bupati, dimana Elvina sebagai Ketua DPD PPNI Kabupaten Kapuas menghadirkan unsur forkopimda, Tonun Irawaty Panjaitan selaku Kadinkes Kab Kapuas dan para undangan lainnya.

Pada Rakerda PPNI Kapuas Tahun 2024 mengangkat tagline PPNI Jaya, Kapuas Barigas, Perawat Sejahtera, yang maksud dan tujuannya untuk mengoptimalisasikan peran dan tugas Perawat ke depannya.

“Ya hari ini menghadiri pembukaan Rakerda PPNI. Melalui Rakerda bisa membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan keperawatan,” ungkap Erlin Hardi usai pembukaan, sesuai diliris posborneo.com.

Dikatakannya, Pemerintah Daerah akan selalu memperhatikan bagaimana Perawat yang ada di Kapuas.

“Mengingat perannya, maka tentu sudah jadi keharusan untuk diperhatikan. Tentunya juga, kinerja dari Perawat di Kapuas agar kiranya dapat terus ditingkatkan,” terangnya.

Melalui Rakerda PPNI, Pj Bupati juga berharap agar dapat dirumuskan hal konkret untuk pelayanan kesehatan terbaik dari sisi keperawatan.

Utamanya, untuk masyarakat yang memerlukan pelayanan terbaik dari sisi keperawatan.

“Apa yang jadi kendala dan kekurangan, rumuskan dalam Rakerda ini, untuk nanti disampaikan ke pemerintah daerah,” tegasnya.

Maka lanjutnya, sinergitas pelayanan masyarakat dan penyiapan sarpras pun bisa terus didorong. “Dengan sinergi yang baik, pelayanan kesehatan di Kapuas bisa lebih maksimal,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPD PPNI Kapuas Elvina mengatakan bahwa Rakerda ini memang menjadi agenda PPNI.

“Rakerda ini dilaksanakan satu kali dalam satu periode kepengurusan,” katanya.

Ketua DPD PPNI Kapuas periode 2021-2026 ini mengatakan bahwa Rakerda dilaksanakan untuk mencari solusi pemecahan masalah yang ada di lapangan.

“Tentunya terkait keperawatan. Pertama, masih ada tenaga kontrak yang belum diangkat menjadi tenaga PPPK, kiranya bisa jadi prioritas,” imbuhnya.

Kedua, lanjut Elvina, masih terdapat tenaga sukarela bertugas di daerah hulu Kapuas, yang bertugas di medan berat. “Paling tidak mereka bisa diupayakan menjadi tenaga kontrak,” ujarnya.

Dimana yang Ketiga, permasalahan di PPNI, terkait dengan adanya UU Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, dimana seorang tenaga Perawat wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI.

Permasalahannya, untuk mencapai SKP atau standar profesi itu harus mencapai 50 SKP. Caranya harus mengikuti pelatihan atau webinar melalui virtual zoom meeting dengan akses internet.

“Nasib mereka yang berada di daerah terpencil, minim akses internet tentu jadi kendala dan ini perlu dicari solusinya,” tuturnya.

PPNI pun akan berupaya terkait itu, hingga semua Perawat nantinya dapat memiliki STR.

“Maka kami akan bahas ini bersama Ibu Kadinkes dan PPNI Provinsi melalui sidang sidang komisi yang akan dilaksanakan di Rakerda untuk cari solusi dan jadi bahan masukan Pemda juga,” tutupnya. (IM)

Sumber : Posborneo.com