PPNI Jakarta Utara Peduli & Awasi Hak Normatif Anggotanya, Buka Posko Pengaduan THR

Mantap! 111 Perawat Terpilih Jadi Calon Petugas Haji Arab Saudi 2018
29 Mei 2018
Usai Rapat Koodinasi, DPD PPNI Kab. Bekasi Gelar Buka Puasa Bersama
31 Mei 2018
Show all

PPNI Jakarta Utara Peduli & Awasi Hak Normatif Anggotanya, Buka Posko Pengaduan THR

????????????????????????????????????

Wartaperawat.com – Setelah Presiden Jokowi menyetujui pemberian dana dari pemerintah untuk Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke 13 bagi PNS, TNI dan Polri maupun pensiunan, yang mendapat sambutan baik oleh masyarakat. Untuk pekerja yang bukan PNS, sesuai ketentuannya maka THR akan diberikan oleh pihak swasta atau pemberi kerja yang telah diatur dalam peraturan Kementerian Tenaga Kerja RI.

Dengan adanya ketentuan pemberian THR bagi pekerja non PNS, sebaiknya pelaksanaanya perlu mendapat perhatian serius dari pihak terkait, jangan sampai peraturan tersebut diabaikan oleh pihak swasta maupun pemberi kerja dengan tanpa alasan dan semenanya tidak memberikan hak bagi pekerjanya.

Untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan, maka Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota Administrasi Jakarta Utara telah membuat posko pengaduan yang berkaitan dengan THR.

Dari press release yang dikeluarkan DPD PPNI Jakarta Utara melalui ketuanya H. Maryanto, AMK, SKM dan sekretaris Rizki Febrian Pratama, S.Kep,M.Kes, menjelaskan perihal yang berkaitan dengan THR.

Dijelaskan bahwa dari data Sistem Informasi Manajemen Keanggotaan (SIMK) tahun 2018, adanya perawat PPNI Jakarta Utara, bekerja di sektor Swasta, Klinik, RS, Pendidikan, PNS Kementerian Kesehatan, PNS RSUD, Puskesmas, Kontrak Non PNS.

Tentunya salah satu tujuan adanya PPNI adalah untuk mensejahterakan anggota, dan memantapkan persatuan dan kesatuan antar perawat. Berkaitan dengan pemberiaan THR ini terkadang akan menemukan kendala dalam pelaksanaannya, sehingga PPNI diharapkan turut hadir dalam membantu dan menyelesaikan, jika terjadi masalah nantinya.

Untuk diketahui, beda kisah ketika THR bagi pekerja/perawat swasta yang terkadang tidak mendapatkan THR lantaran berbagai hal yang dialami termasuk ketidaktahuan akan hak-hak yang harus diterima sebagai pekerja, kondisi itulah para perawat swasta merasa perlu untuk diberikan edukasi, dan advokasi dalam hal tunjangan hari raya karena itu bagian dari tugas pengurus organisasi untuk selalu hadir dalam kebutuhan anggota.

Perlu diketahui bahwa THR merupakan HAK NORMATIF yang wajib diberikan oleh pemberi  kerja kepada penerima kerja sesuai ketentuan Peraturan Menteri  Ketenagakerjaan Republik Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) dan juga diperkuat dengan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2018  tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2018, tidak dibenarkan pengusaha mempekerjakan perawat kemudian tidak memberikan perhatian terlebih hak normatif yang seharusnya diberikan.

Oleh  sebab  itu, organisasi  profesi  perawat (PPNI) merasa  perlu  memberikan perlindungan atas hak tersebut, terlebih anggota yang ada di Jakarta Utara yang mayoritas bekerja di sektor swasta.

Ada beberapa hal  yang menyangkut tentang  HAK Tunjangan Hari Raya bagi anggota Perawat adalah sebagai berikut :

  1. Bahwa selaku  organisasi  profesi perlu mengingatkan pengusaha yang bergerak disektror jasa kesehatan baik itu di  Rumah Sakit, Klinik,  Lembaga Pendidikan Tinggi  Keperawatan, yang didalamnya mempekerjakan profesi perawat untuk wajib membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Pekerja Profesional Perawat yang bekerja di wilayah kota administrasi Jakarta Utara. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No  6 Tahun  2016  tentang THR Keagamaan, sebagaimana Pasal 5 Ayat 4, THR wajib dibayar oleh pengusaha / Pemberi kerja paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan tanpa kecuali.
  2. Merujuk  peraturan  Menteri Ketenagakerjaan tersebut, seluruh Pekerja Profesional Perawat baik berstatus karyawan tetap maupun kontrak dalam perspektif hubungan industrial, mereka berhak atas THR dengan merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 6 tahun 2016 tentang THR Keagamaan pasal 2 ayat 2.
  3. PPNI Jakarta Utara menegaskan bahwa Peraturan Menteri tentang THR juga mengatur BAB Sanksi berupa denda  dan  sanksi adminsitratif  bagi perusahaan pemberi  kerja / yang tidak membayar maupun yang terlambat membayar.
  4. Mengecam keras kepada Pengusaha yang mengabaikan, menghindari dan sengaja untuk TIDAK memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada segenap Perawat dengan berbagai alasan atau dalih.
  5. Meminta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Bapak Gubernur H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D untuk memperhatikan, mengawasi, dan menegaskan agar para pengusaha bidang jasa kesehatan dapat memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) diberikan tepat waktu dan besaranya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
  6. Menghimbau  dan  meminta  kepada seluruh Perawat di wilayah  kerja Jakarta Utara yang tidak dibayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) dan semua Hak-Hak Normatifnya untuk mengadukan kepada Posko Pengaduan di Rumah Perjuangan Perawat  Jl. Walang  Timur no.  23  RT.9/RW.1, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan  Koja,  Kota  Administrasi Jakarta Utara, CP aduan via Sdr. Ahmad  Bukhori Muslim bidang Hukum Hp.  085717320032, Riski Febriyan Sekretaris  Hp 087828000690, Ketua DPD PPNI Jakarta Utara 081284008495. Pihak DPD PPNI Jakarta Utara akan meneruskan pengaduan tersebut sesuai ketentuan yang hingga batas waktu satu minggu sebelum hari raya keagamaan belum menerima THR. (IR)

 

Sumber : Press Release DPD PPNI Jakarta Utara

 

 

 

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: