Ini Tanggapan MKEK PPNI Terhadap Curhatan Dugaan Perawat Di Medsos

Ngaku Perawat ? Curhatannya Merugikan Profesi Perawat
25 April 2018
Aksi Ribuan Perawat Lampung : Segerakan Pelaku Ditangkap & Pelayanan Tetap Berlangsung
26 April 2018
Show all

Ini Tanggapan MKEK PPNI Terhadap Curhatan Dugaan Perawat Di Medsos

Wartaperawat.com – Sehubungan dengan berita yang kurang menyenangkan, yang didapat dari curhatan dugaan seorang perawat yang menceritakan keluh kesahnya disaat memberikan asuhan keperawatan di salah satu pelayanan kesehatan, termasuk penghinaan yang diucapkannya terhadap pasien BPJS telah menjadi konsumsi publik. Situasi yang dialaminya telah diungkapkan perawat berinisial ‘D’ melalui media sosial pada Senin (23/4/2018). Setelah beredar dan menjadi viral di masyarakat, mengakibatkan dampak yang kurang baik bagi dirinya dan sedikit mencederai profesi perawat pada umumnya.

Sesuatu kewajaran, adanya emosi yang dialami tenaga kesehatan saat mengalami tekanan dalam menjalankan pekerjaan mulianya. Namun disisi lain, diperlukan tempat curhatan yang baik untuk meredam masalah yang dihadapi.

Untuk itulah, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI) melalui Majelis Kode Etik Kehormatan (MKEK) memberikan tanggapan terhadap masalah ini. Disamping itu, kebenaran yang menyampaikan curhatan di medsos tersebut, apakah benar adanya seorang perawat atau tenaga kesehatan lainnya, hingga kini masih dalam penyelusuran kebenarannya. Dari informasi sementara yang didapat pengguna facebook tersebut berprofesi seorang tenaga kesehatan, bukan perawat. Namun MKEK PPNI menilai curhatan itu dinilai kurang pantas walaupun kebenaran nantinya bukan perawat yang melakukannya.

Menurut Prof. Dr. Galang Asmara, SH., MH Wakil Ketua MKEK Pusat melalui pesan singkatnya, bahwa kejadian ini harus dicek dulu, jangan percaya begitu saja dengan berita di media sosial, kata-kata kasar itu harus dianalisis dulu dalam konteks apa, dimana dan ditujukan kepada siapa. Kalau benar seperti diceritakan, maka pasti melanggar etika dan ada sanksinya, tentunya harus melalui persidangan etik. Mohon sebaiknya Ketum DPP PPNI (Harif Fadhillah) menugaskan MKEK Propinsi melalui pengurus wilayah untuk mengadakan penyelidikan dan pengakajian, dan jika ada buktinya supaya disidangkan di MKEK Jateng.

Lanjut Prof Galang, Dia beranggapan kejadian ini menjadi pelajaran sebelumnya, yang penting jangan seperti kasus ZA di Surabaya, perawatnya justru dijerumuskan oleh RS nya bahkan tidak dilindungi. Dia berharap, semoga Komite Etik bisa proporsional. Tetapi biasanya kalau sudah viral, RS tersebut tidak mau ambil resiko, biasanya main pecat karyawannya dengan meminta yang bersangkutan mengundurkan diri. Menarik tentunya bila kasus ini dikawal oleh MKEK Propinsi.

Sementara itu dikesempatan berbeda melalui pesan singkatnya, Sumijatun, S.Kp., MARS., PhD Sekretaris MKEK Pusat, berpendapat terhadap masalah ini, disebabkan multi faktor, salah satunya adalah gejala adanya burn out pada perawat tersebut yang biasanya muncul karena beban kerja yang tinggi, dan siapa yang harus menangani, tentu saja sub komite etik dan disiplin profesi keperawatan yang ada di RS tersebut. Cara penanganannya, tentu saja pembinaan terlebih dahulu, sedangkan sanksi sesuai dengan peraturan RS yang ada. Berkaitan tentang etik, tentu saja itu melanggar karena ada ketidak pantasan bicara apalagi di medsos.

Dia berpendapat, memang harus menyatukan langkah untuk memperbaiki perilaku individu, lingkungan juga harus mendukung. Bahkan dia setuju MKEK Propinsi pro aktif untuk preventif, promotif dan juga kuratifnya untuk perilaku tersebut. Di beberapa RS sudah ada psikolog yang bisa dimintain tolong untuk menampung curhat-curhatan personil yang merasa tertekan dengan pekerjaannya, biasanya bila sudah keluar ruang curhat, akan terasa lega dan bisa bekerja kembali dengan baik.

Dia tidak sependapat, bila curhatan tenaga perawat dibicarakan di medsos, dengan demikian ada ketidak pantasan yang menciderai kemuliaan profesi keperawatan di masyarakat.

Dikaitkan dengan hubungan antara perawat dan klien, perawat tidak boleh membedakan pelayanan atas dasar beberapa hal, yang antara lain adalah kedudukan sosial pada klien, termasuk harapannya.

Menurut pengamatannya pula, kalau ditinjau dari pedoman perilaku, dugaan perawat tersebut telah melanggar unsur utama, yakni : 1. Respect to other, dia tidak menghargai pasien, 2. Compassion, dia tidak mempunyai rasa iba pada pasien, 3. Advocacy, dia tidak melindungi pasien dan juga 4. Intimacy, tidak dekat dengan pasien.

Melalui tanggapan ini, PPNI berharap kejadian ini tidak terulang kembali, sepatutnya seorang perawat menjalankan asuhan keperawatan dengan sepenuh hati sehingga apapun yang dikerjakan menjadi amal ibadah bagi dirinya. (IM)

 

Sumber : Sekretaris MKEK PPNI Pusat

 

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: