fbpx

5 OP Kesehatan Gelar Aksi Damai Jilid 2 : Upaya Optimal Agar UU Profesi Tidak Dicabut

Audiensi PPNI, UMP & NEUST : Jajaki Peluang Kerja Sama Untuk Hasilkan Perawat Profesional
7 Juni 2023
PPNI Kunjungi BSSN : Upaya & Kepedulian PPNI Demi Menjaga Keamanan Data Perawat
8 Juni 2023
Show all

5 OP Kesehatan Gelar Aksi Damai Jilid 2 : Upaya Optimal Agar UU Profesi Tidak Dicabut

Wartaperawat.com – Keinginan kuat untuk menolak pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law masih terus disuarakan oleh 5 Organisasi Profesi (OP) Kesehatan.

Sehubungan itulah, maka Aksi Damai kembali digelar atas inisiasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).

Harif Fahdhillah selaku Ketua Umum DPP PPNI, Ketua PB IDI Moh Adib Khumaidi, Ketua Umum PP IBI Emi Nurjasmi diwakili Sekjen PP IBI Ade Jubaedah, Ketua PB PDGI Usman Sumantri dan Ketua PB IAI Noffendri Roestam, secara bergantian termasuk orator lainnya melakukan orasi dalam rangkaian Aksi Damai Jilid 2, yang dipusatkan di depan Gedung DPR RI.

Mari kita bertekad untuk tidak kesini lagi, setelah RUU Kesehatan dihentikan, Undang-Undang yang sudah eksisting tidak dicabut,” kata Ade Jubaedah saat berorasi di depan pintu utama Gedung DPR RI, Jalan Gatot Soebroto Jakarta, Senin (5/6/2023).

“Kita akan tetap berada disini, kita akan masuk ke dalam gedung DPR, sebelum tuntutan kita dipenuhi,” lanjut Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat (PP) IBI ini.

Ade Jubaedah mengatakan seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang hadir hari ini mewakili ribuan bahkan jutaan tenaga medis dan kesehatan di seluruh Indonesia, dimana bersama-sama menyatukan langkah.

“Kita sama-sama bersatu untuk meminta kepada pemerintah, dan kita sebetulnya sudah sangat kooperatif kepada pemerintah,” ungkapnya.

Salah satunya public hearing yang telah diikuti, tapi dari apa yang diikuti diterangkannya bahwa tidak ada satupun yang diakomodir oleh pihak terkait.

Diungkapkannya, aksi turun ke jalan seperti ini sebenarnya bukan passion atau ciri dari tenaga medis maupun tenaga kesehatan, namun ketika peran optimal yang dilakukan sebagai tenaga medis dan tenaga kesehatan di Indonesia sepertinya sudah tak dihargai, maka tergerak hati untuk menuntut kepada pemerintah.

Orasi yang sudah disampaikan sebelumnya, walaupun sahabat tenaga kesehatan yang saat ini bertugas di kepulauan atau tempat terpencil dengan fasilitas terbatas pun, dikatakannya mereka tetap bekerja dan tidak melakukan demo dan lain sebagainya.

Ditambahkannya, namun ketika kedaulatan untuk kesehatan masyarakat Indonesia dipengaruhi, maka tenaga medis maupun tenaga kesehatan semua bangkit bersama sekaligus menyatukan langkah yang sama.

Untuk itulah diharapkan dan menjadi perjuangan bersama bagi Organisasi Profesi (OP) lain sebelum tuntutan dipenuhi. Adapun tuntutan itu disampaikannya, pertama yaitu menghentikan pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law, Kedua organisasi profesi tunggal, dan ketiga UU yang sudah eksisting saat ini agar tidak dicabut, seperti UU praktek kedokteran, keperawatan, kebidanan dan tenaga kesehatan.

“Satu kata untuk Bidan, dua kata untuk Bidan luar biasa, tiga kata untuk Bidan, kita pasti bisa…bersama kita bisa,” ucap Ade Jubaedah saat menutup orasi, yang juga diikuti rekan Bidan lainnya.

Setelah perwakilan 5 Organisasi Profesi termasuk mahasiswa melakukan orasinya, kemudian selanjutnya perwakilan Fraksi DPR menerima perwakilan dari masing-masing OP di Gedung DPR RI.

Sementara saat beraudensi dengan Irma Suryani Chaniago selaku Fraksi Nasdem yang juga merupakan anggota Panitia Kerja DPR untuk membahas RUU Kesehatan, maka perwakilan dari IBI juga menyatakan keberatan atas pembahasan RUU Kesehatan tersebut.

Ade Jubaedah menuturkan dalam audiensi itu, bahwa semua OP telah melakukan advokasi maupun audiensi dengan pihak terkait mulai dari bulan September 2022, termasuk juga 5 OP telah mengikuti berbagai kegiatan yang dilakukan pemerintah termasuk mengikuti public hearing.

Sambung Ade Jubaedah, mengetahui proses RUU Kesehatan ini juga dari media sosial, namun tidak seperti biasanya ketika pemerintah akan mengeluarkan peraturan menteri atau regulasi apapun, biasanya OP diminta memberikan masukan-masukan, tetapi berbeda sekali di saat proses RUU Kesehatan ini.

Diucapkannya, bahwa waktunya lama sekali OP itu baru dilibatkan, ketika saat public hearing pun dan diminta masukan-masukan atas 400an pasal pada RUU Kesehatan, namun pada akhirnya sama sekali tidak ada usulan dari OP diakomodir.

“Disitu sama sekali tidak mengakomodir hal-hal yang berhubungan dengan organisasi profesi dan juga berhubungan dengan perlindungan maupun kepastian hukum bagi si tenaga kesehatan maupun penerima layanan,” ujarnya.

Dalam salah satu pasal di RUU Kesehatan tersebut diucapkannnya, bahwa akan mencabut UU tenaga kesehatan, praktek kedokteran, keperawatan, dan kebidanan. Jadi diindikasikan ada sekitar 9 UU yang akan dicabut.

“Tentu ketika UU ini dicabut, terutama kami dari IBI, untuk memperjuangkan dan mendapatkan UU ini perlu waktu yang tidak sedikit, 15 tahun kami mendapatkan UU ini. Bahkan kami berterima kasih dari perjuangan Komisi IX DPR dan atas inisiatip bersama pemerintah, maka UU tersebut disahkan,” terangnya.

Disebutkannya juga, baru saja IBI bersama anggota Bidan mulai menata dan juga mengimplementasikan di seluruh tatanan fasilitas pelayanan, namun ternyata justru UU ini akan dicabut.

Berkaitan dengan keberatan menolak RUU Kesehatan, dikatakannya bahwa pada UU kebidanan itu sudah sangat jelas bagaimana peran, fungsi Bidan dan pendidikannya serta kompetensi Bidan yang akan memberikan pelayanan.

Sementara keberatan terhadap UU profesi yang sudah establish ini akan dicabut, diterangkannya bahwa artinya akan terancam terhadap kepastian hukum bagi pemberi maupun penerima layanan.

Hal ini sudah jelaskannya juga, dikarenakan yang memberikan layanan, khususnya bagi Bidan itu adalah Bidan yang sudah teruji kompetensinya, sehingga Bidan dapat memberikan pelayanan sesuai dengan pendidikan yang sudah diatur, termasuk bagaimana peran dan fungsinya, sekaligus pentingnya OP memiliki UU profesi dalam upaya pembinaan organisasi profesi.

“Dan salah satunya juga, bagaimana pembinaan dari organisasi profesi khususnya profesi kesehatan ini juga tertuang di dalam UU tersebut termasuk di UU kebidanan,” imbuh Ade Jubaedah. (IM)

 

 

 

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: